Beritahati.com, Jakarta - KPU keberatan dengan permohonan versi perbaikan 10 Juni 2019 dari Prabowo-Sandi yang digunakan sebagai materi gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Oleh karena itu, KPU meminta MK untuk menolak gugatan perbaikan Prabowo-Sandi karena dianggap menabrak ketentuan dasar hukum.


"Sesuai PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) No 5/2018 hal itu melewati masa tenggang waktu," ujar Tim Hukum KPU, Ali Nurdin, saat membacakan jawaban atas gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi, seperti diikuti lewat siaran langsung RRI, Selasa (18/6/2019).


Bagi KPU, gugatan perbaikan yang dibacakan Tim Hukum Prabowo-Sandi sangat tidak relevan. Memang, menurut Ali Nurdin, pada 2014, masih diperbolehkan mengajukan perbaikan gugatan sesuai PMK pada saat itu (2014). Namun, PMK tersebut sudah dibatalkan dan diganti dengan PMK No 5/2018.


"Karena pada saat 2014 adanya PMK yang mengatur perbaikan permohonan namun PMK tahun 2014 sudah tak berlaku lagi dengan keluarnya PMK No 5/2018 sehingga perbaikan hanya untuk permohonan PHPU legislatif dan daerah," Tegas Ali Nurdin dalam persidangan hari ini.


Dirinya lantas meminta MK juga menolak gugatan versi perbaikan karena sudah melewati batas waktu.