Beritahati.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyindir pernyataan yang pernah disampaikan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Haminangan Laoly. Yasonna pernah mengatakan narapidana korupsi tidak cocok jika dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.


Yasonna menyebut Lapas Nusakambangan merupakan salah satu lapas dengan maximum security atau keamanan maksimal. Menurut Yasonna lapas Nusakabangan dinilainya tidak tepat dihuni para tahanan kasus korupsi atau koruptor karena mereka bukan merupakan tahanan dengan risiko tinggi atau high risk.


Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengingatkan terkait pemindahan lokasi penahanan terpiadana kadus korupsi Setya Novanto. Novanto akhirnya dipindahkan lokasi penahanannya dari Lapas Sukamiskin Bandung ke Lapas Gunung Sindur Bogor yang merupakan salah satu Lapas “maximum security” yang kebanyakan dihuni para narapidana kasus terorisme atau napi teroris.


“Kebijakan pemindahan Setya Novanto saat ini ke Lapas Gunung Sindur berbeda dengan pernyataan yang pernah disampaikan pihak Kemenkum HAM, padahal Setya Novanto sekarang ditempatkan dalam Lapas Gunung Sindur yang dikenal sebagai salah satu Lapas maximum security,” kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Selasa (18/6/2019).


Febri menjelaskan pemindahan lokasi penahanan Setya Novanto sebenarnya merupakan salah satu bukti kebijakan Kementerian Hukum dan HAM ternyata memungkinkan terkait pemindahan sejumlah narapidana kasus korupsi ke Lapas Gunung Sindur dengan pengamanan maksimal.


Novanto memang dipindahkan ke sel super maximum security di Gunung Sindur. Pemindahan Novanto dari Lapas Sukamiskin ke Gunung Sindur disebabkan pelesiran yang dilakukan Novanto ke sebuah toko bangunan.


Febri pun berharap rencana pemindahan napi korupsi ke Lapas Nusakambangan tak sepenuhnya batal. Menurutnya, di Nusakambangan juga ada lapas dengan level pengamanan lainnya.


"Di Lapas Nusakambangan, tidak hanya ada lapas dalam kategori super maximum security, tetapi juga ada maximum, medium hingga minimum security," ucap Febri.


Febri mengatakan berdasarkan kajian yang dilakukan KPK dan sudah dikoordinasikan dengan Ditjen PAS, para napi korupsi bisa saja ditempatkan di lapas maximum security. Salah satu pertimbangannya adalah risiko tinggi pengulangan pidana.


"Khusus dalam tindak pidana korupsi, KPK telah melakukan OTT Kalapas Sukamiskin yang disuap oleh narapidana kasus korupsi di sana. Kami menduga praktik seperti ini sangat berisiko terjadi untuk pihak lain, yaitu menyuap petugas lapas untuk mendapatkan fasilitas tertentu ataupun bentuk pemberian gratifikasi dan uang pelicin. Sehingga sangat logis jika mereka ditempatkan di lapas maximum security tersebut," ucapnya.


Penempatan napi korupsi ke lapas maximum security ini diharap bisa mengurangi potensi korupsi. Antara lain, penyalahgunaan izin keluar atau berobat, kunjungan ke napi lebih terbatas dan terpantau CCTV, menghilangkan risiko masuknya barang terlarang.


Febri kemudian menyebut KPK telah melakukan kajian untuk perbaikan lapas. Dia menyebut sudah ada diskusi dan koordinasi dengan Kemenkum HAM soal kajian ini.


"Sebagai bagian dari pencegahan korupsi pasca-OTT dilakukan terhadap Kalapas Sukamiskin dan berulangnya muncul fakta-fakta narapisana korupsi yang berada di luar lapas, semestinya pihak Kementerian Hukum dan HAM lebih terbuka dan serius melakukan perbaikan, termasuk rencana pemindahan Napi Korupsi ke Lapas Nusakambangan tersebut," jelasnya.


Febri juga menyebutkan rencana penempatan napi korupsi di Nusakambangan merupakan bagian dari rencana aksi yang disusun Kemenkum HAM. Rencana itu, disebutnya disusun Kemenkum HAM dan kemudian diserahkan ke KPK.


"Perlu juga kami ingatkan kembali, bahwa rencana penempatan napi korupsi ke lapas maximum Security di Nusakambangan adalah salah satu dari rencana aksi yang justru disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian disampaikan pada KPK” kata Febri Diansyah.