Beritahati.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk) menanggapi terkait hasil laporan keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disampaikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). BPK memberikan predikat WDP terkait laporan keuangan KPK tahun anggaran 2018.


Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menanggapi terkait predikat WDP yang disampaikan BPK. Febri menjelaskan KPK menghargai dan menyampaikan terimakasih terhadap semua pihak yang berupaya melakukan pengawasan terhadap KPK.


“Selama dalam proses audit ini KPK sebenarnya memandang sudah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan tersebut dan kami yakin bisa menjelaskan dengan sangat baik,” kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Kamis (20/6/2019.


Dirinya menjelaskan hingga saat ini KPK mengaku memang belum menerima terkait hasil laporan lengkap soal laporan BPK. Febri mengakui memang ada kekurangan, salah satunya dalam hal pencatatan barang rampasan dan itu sudah dijelaskan semua kepada BPK.


"Yang paling menonjol dari draf temuan yang kami terima adalah terkait dengan pencatatan barang rampasan, bukan soal barang rampasannya tidak ada, tetapi pencatatan barang rampasan. Semuanya sudah kami jelaskan dan pastikan bahwa semua barang rampasan itu ada” kata Febri Diansyah.


Menurut Febri salah satu kekurangan terkait pencatatan barang-barang yang sudah dilelang. Hal yang sering kali dinyatakan kurang lengkap itu berkaitan dengan proses administrasi terkait barang lelang. Padahal, menurut Febri, lelang itu dilakukan di KPKNL di Kemenkeu.


Febri mencontohkan memang ada sejumlah barang rampasan yang sudah dilelang, lelang itu dilakukan oleh KPKNL di Kemenkeu dan kemudian sudah laku. Kemudian KPK ditanya dokumen pendukung yang menyatakan barang itu sudah laku atau sudah tidak tercatat.


“Kami berikan berita acara-acara sebagai dokumen sekunder pendukung itu. Itu rupanya dicatat ada dokumen yang belum lengkap karena KPK belum menerima risalah yang memang bukan menjadi kewenangan KPK untuk membuat risalah lelang tersebut” kata Febri Diansyah.


Febri memastikan KPK pasti akan memperbaiki hal tersebut. Terlebih lagi, kata Febri, KPK saat ini tengah memperkuat Unit Labuksi. Unit Labuksi disebut Febri mengurus berkaitan proses administrasi serta memaksimalkan pencarian alat bukti hingga eksekusi.


"Karena KPK justru sedang berupaya dalam beberapa tahun ini memperkuat Unit Labuksi dan di sanalah proses administrasi dan juga proses memaksimalkan pencarian alat bukti dan rampasan serta eksekusi itu dikelola di sana. Jadi kami melihat setelah kami pelajari secara keseluruhan dari draf temuan yang pernah disampaikan ke KPK itu semua bersifat cenderung administratif dan paling menojol itu terkait pengelolaan barang rampasan” pungkasnya.


BPK sebelumnya memberikan opini WDP terkait laporan keuangan lembaga KPK. Salah satu alasan KPK meraih opini WDP adalah luputnya pencatatan sejumlah barang rampasan.