Beritahati.com, Jakarta - “Salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi adalah konstrain neraca pembayaran (balanceofpaymentconstraints) karena kesusahan mendapatkan uang masuk atau devisa, baik ForeignDirect Investment(FDI), bursa, SBN, mauupun melalui instrumen lainnya. Sekarang bursa kelihatannya bergairah, tapi jangan lupa di 2018, bursa kita sempat di angka 5.400. Jadi bayangkan, bursa kita masih sangat volatile. Perbedaan bursa kita dengan bursa AS adalah kemampuan mereka untuk generateinflow. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi diadakannya workshop ini di Labuan Bajo karena kita ingin pariwisata menjadi salah satu sumber inflow,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam sambutan bertema Outlook Perekonomian Indonesia Pasca Pemilu Nasional pada acara Workshop Direksi Anggota Bursa 2019, di Ayana Komodo Resort, Labuan Bajo, NTT, Jumat (21/6/2019),


Menteri Bambang menjelaskan Labuan Bajo merupakan salah satu dari empat fokus pengembangan pariwisata Indonesia.


“Labuan Bajo termasuk 10 Bali Baru atau 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN). Tujuannya adalah untuk mendiversifikasi destinasi wisata yang selama ini masih tertumpu di Bali. Ada kekhawatiran pariwisata kita tidak berkembang karena sangat bergantung dengan Bali. Untuk itu, pemerintah berpikir untuk mendiversifikasi tujuan wisata. Idealnya, kita bisa membangun 10 KSPN tersebut, namun sejak tahun lalu kita fokus padaempat dulu, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo dengan fokus membangun infrastrukturnya,” jelasnya.


Dalam pengembangan infrastruktur, Menteri Bambang mendorong bandara Labuan Bajo agarterbuka dengan investasi swasta.


“Saat ini, pembangunan bandara Labuan Bajo sedang tender berbasis Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha(KPBU). Nantinya, kita akan melihat bandara ini dikembangkan menjadi bandara internasional dan terkoneksi dengan Australia. Biasanya peserta KPBU adalahlima hingga enam peserta, tapi khusus bandara Labuan Bajo, yang menyampaikan proposal ada 27 peserta dan mayoritas asing. Terlihat, infrastruktur merupakan salah satu area investasi yang menarik bagi asing. Saya punya keyakinan kita bisa memasuki era baru, dimana pengelolaan infrastruktur semakin worldclass dan terbuka dengan swasta. Karena kalau kita lihat, banyak bandara di luar negeri yang tidak dibangun pemerintah, misalnya bandara Melbourne yang 100 persen swasta,” papar Menteri Bambang.


Menteri Bambang menjelaskan seiring meredanya ketidakpastian pasca pemilu, perekonomian Indonesia tumbuh stabil dan menunjukkan sentimen positif. Selain itu, investasi juga diperkirakan meningkat. Dalam satu tahun terakhir, PurchasingManagers Index (PMI) tertinggi adalah sektor manufaktur yang menunjukkan tren ekspansif dari 50,7 di Januari menjadi 51,6 di Mei 2019. BPS juga memperkirakan Indeks Tendensi Bisnis meningkat pasca pemilu, dari 102,10 pada triwulan I menjadi 106,44 di triwulan II 2019. Pasar saham dan rupiah menunjukkan kinerja yang kuat, ditandai dengan return pasar saham Indonesia yang tercatat positif dan rupiah terjaga dengan volatilitas relatif rendah.


Meski demikian, Menteri Bambang mengatakan Indonesia harus tetap mengantisipasi balanceoftrade (neraca perdagangan) yang masih mengalami tekanan dan volatilitas, baik dari indeks ketidakpastian kebijakan AS,tradewar, maupunFederal Funds Rate (FFR). Ekspor dan impor Indonesia juga mengalami kontraksi yang menyebabkan neraca perdagangan kita defisit hingga April 2019.


“Tidak berkembangnya ekspor di sektor manufaktur menyebabkan defisit transaksi berjalan Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan China. Tantangan ke depan adalah investasi mencakup PMA, PMDN, sektor keuangan perbankan, termasuk lewat bursa, dan ruang investasi untuk tumbuh ini cukup besar. Data OJK menunjukkan kredit investasi saat ini tumbuh lebih besar dibandingkan kredit konsumsi dan kredit modal,” pungkas Menteri Bambang.