Beritahati.com, Jakarta - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI menemukan sejumlah permasalahan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Purworejo. Pertama, masalah sarana dan prasarana yang belum seragam. Kedua, tenaga pendidik yang belum distandarkan dan minimnya jalur prestasi. Selain itu, ada pula kendala dari sekolah yang tidak difavoritkan yang minim pendaftar, sedangkan sekolah yang difavoritkan kebanjiran pendaftar.


“Tentunya ini semua menjadi masukan bagi kami dan akan kami rapatkan bersama dengan rekan-rekan yang melakukan kunjungan kerja ke Surabaya dan Kendal, untuk sama-sama memberikan saran terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan harapan agar ke depannya PPDB bisa berjalan dengan baik dan tidak merepotkan pihak terkait,” kata Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto ketika memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI ke Purworejo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, seperti dilansir oleh parlementaria, Senin (1/7/2019).


Sebelumnya, Djoko menjelaskan, tujuan Komisi X DPR RI ke Purworejo untuk mendapatkan data empiris mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2019. Di waktu yang bersamaan, Komisi X DPR RI pun ingin mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengatasi kendala dan permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan.


“Sebagaimana kita ketahui sejak diimplementasikan kebijakan PPDB tahun 2017, kebijakan tersebut menuai berbagai masalah. Meskipun kebijakan PPDB bertujuan untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan PPDB selama tiga tahun terakhir selalu menimbulkan masalah,” kata politisi Demokrat ini.


Perlu diketahui, lanjut Djoko, kebijakan PPDB telah mengalami tiga kali perbaikan, mulai dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017, lalu diubah menjadi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan yang terakhir Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB.


Politisi dapil Jawa Tengah itu menambahkan, revisi Permendikbud terakhir dianggap telah menjawab persoalan yang ada yaitu dengan mengatur tiga jalur proses PPDB, yakni sistem zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Adapun prosentase kuota PPDB yaitu; zonasi (kuota 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen) dan perpindahan orang tua peserta didik (kuota maksimal 5 persen).


Dari tiga sistem tersebut, masih kata Djoko, zonasi masih menjadi kebijakan paling sensitif. Permasalahan seputar zonasi selalu muncul dalam pelaksanaan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 ini terjadi resistensi yang sangat tinggi ditengah masyarakat, sehingga Pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.


“Dalam Permendikbud terbaru tersebut memberikan pengecualian kepada daerah yang belum dapat melaksanakan PPDB secara optimal dengan memberikan perbedaan komposisi persentase tiga jalur proses PPDB, yaitu: zonasi (paling sedikit 80 persen), prestasi (paling banyak 15 persen), dan perpindahan orang tua peserta didik (kuota maksimal 5 persen),” jelas Djoko.