Beritahati.com, Yogyakarta - Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak bulus menjadi angin segar untuk akur kembalinya anak bangsa usai gelaran Pilpres 2019 yang menguras energi para pendukungnya.


Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bantul, mendukung langka dari Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Presiden Jokowi yang juga lawan politiknya saat Pilleg 2019 yang lalu.


"Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo merupakan seorang negarawan sejati. Beliau tidak hanya berpikir untuk partainya saja atau partai pendukungnya namun yang diutamakan adalah NKRI,"ujar Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul, Darwinto ketika dikonfirmasi melalu sambungan telepon, Minggu (14/7).


Darwinto mengatakan momentum pertemuan antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto tentunya banyak ditunggu oleh banyak pihak bahkan para tokoh bangsa sudah menganjurkan kedua belah pihak segera bertemu yang tujuannya satu yaitu persatuan Indonesia yang sempat terbelah akibat beda pilihan.


"Nah kalau kedua tokoh bangsa yang pernah bertarung dalam Pilpres sudah rujuk kembali ini menjadi contoh bagi para pendukungnya yang hingga kini emosional untuk melupakan kontestasi politik yang sudah selesai ketua MK telah memutuskannya dan para pendukung harus kembali bersatu untuk membangun bangsa,"ujarnya.


Caleg yang gagal maju untuk kursi DPRD DIY dari Dapil Bantul Barat ini mengaku pertemuan antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto, menunjukkan bahwa Prabowo adalah seorang kesatria yang sejati apalagi memberikan ucapan selamat bagi Presiden Jokowi untuk memimpin dan menjadi pelayan rakyat untuk kedua kalinya.


"Pak Prabowo menunjukkan sikap kesatria dan legowo menerima kekalahan dalam Pilpres 2019, namun Pak Prabowo juga siap memberikan kritik kepada Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin jika kebijakan yang dibuat tak berpihak kepada rakyat,"ungkapnya.‎


Lebih jauh Darwin mengatakan Partai Gerindra sebagai juara ke dua dalam Pilleg 2019, sesuai keinginan akar rumput memilih untuk menjadi oposisi, sebagai penyeimbang pemerintahan di parlemen karena suaranya cukup banyak dan bisa memberikan kritisi kepada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.


"Kalau bergabung sebenarnya kerugian bagi Gerindra karena tidak mungkin mengkritisi kebijakan dari pemerintah bahkan nantinya Gerindra di pemilu 2024 bisa saja suaranya terpuruk,"ungkapnya.‎