Beritahati.com, Jakarta - Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) hari ini dijadwalkan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pembahasan masalah bea masuk ke Uni Eropa. Menurut rencana acara tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, namun hingga pukul 17:00 WIB belum juga dimulai.


Menkoperekonomian Darmin Nasution dijadwalkan akan memimpin acara yang bersifat tertutup untuk media itu. Selain memanggil sejumlah pejabat atau yang mewakili kementrian, acara ini juga diikuti perwakilan dari pengusaha.


Sejunlah pejabat kementrian yang dijadwalkan hadir diantaranya Direktur Pengaman Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam hal ini mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Kemudian, Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri.


Sementara itu dari kalangan pengusaha ada perwakilan dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).


Sebelummya diberitakan biodiesel Indonesia yang diekspor ke negara-negara Uni Eropa rencananya akan dikenakan pajak atau bea masuk sebesat 8 hingga 18 persen oleh Komisi Eropa.


Pengenaan Bea masuk ini awalnya dilakukan Komisi Eropa karena mereka menganggap bahwa eksportir biodiesel Indonesia sebelumnya telah mendapatkan insentif ekspor besar-besaran dari Pemerintah Indonesia.


Sementara itu empat eksportir atau perusahaan biodiesel asal Indonesia yang akan dikenakan bea masuk ke Uni Eropa masing-masing adalah Ciliandra Perkasa dengan bea masuk 8%, Wilmar Group 15,7%, Musim Mas Group 16,3%, dan Permata Group 18%.


Awalnya, Badan Biodiesel Eropa (European Biodiesel Board) mengeluhkan persoalan ekspor biodiesel antisubsidi dari Indonesia. Maka dari itu, sejak September 2018 Komisi Eropa melakukan penyelidikan antisubsidi.


Hasil penyelidikan tersebut, otoritas Uni Eropa mengklaim bukti atas pemberian bantuan subsidi dari pemerintah berupa insentif pajak besar-besaran terhadap ekspor CPO dan juga turunannya. Meski begitu, tarif bea masuk ini masih bersifat sementara.


Otoritas Uni Eropa masih akan menunggu hasil penyelidikan menyeluruh dari Komisi Eropa mengenai subsidi besar-besaran di empat eksportir tersebut. Hasil penyelidikan ini targetnya harus selesai pada 4 Januari 2020. Sehingga, otoritas negara-negara Uni Eropa dapat menetapkan peraturan bea masuk terhadap biodiesel Indonesia.