Beritahati.com, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan beberapa waktu lalu menyatakan ada sejumlah hambatan terkait proses penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).


Menurut Jonan ada khabar belum terbitnya Perpres kendaraan listrik itu karena adanya sejumlah pejabat atau menteri terkait yang diduga belum setuju atau cenderung sudah menentang terkait konsep kendaraan listrik yang sebenarnya sudah disiapkan sebelumnya.


Sementara itu saat dihubungi wartawan secara terpisah di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah pernyataan Inganius Jonan. Menurut Sri Mulyani sebenarnya tidak ada kendala besar terkait proses penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Program Mobil Listrik.


Sri Mulyani mengatakan “nggak ada itu, karena kemarin memang dibutuhkan koordinasi sedikit mengenai bagian sangat teknik, kecil tapi total policy frameworknya sudah disepakati,” jelasnya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (30/7/2019).


Sri Mulyani menjelaskan selain Perpres nantinya juga akan ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang menggarap kendaraan listrik di tanah air.


"Sudah selesai semuanya, dan kita harapkan dalam waktu sangat dekat (terbitnya). Seperti yang saya sampaikan ini akan segera disampaikan kepada Presiden agar bisa serta bisa diteken,” pungkas Sri Mulyani Indrawati.