Beritahati, Jakarta – Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait penerbitan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing, akan di gugat oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).


Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, gugatan akan dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam dua atau tiga minggu ke depan.


"Tidak hanya PTUN tapi ke MA. PTUN untuk administrasinya, MA untuk isi materi keputusan menterinya," katanya, Senin (9/9).


Said mengatakan terdapat tiga alasan mengapa pihaknya akan menggugat penerbitan aturan tersebut. Pertama, Kepmen Nomor 228 Tahun 2019 ini melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Menurutnya, UU Ketenagakerjaan jelas mengatakan tenaga kerja asing dibatasi. Kedua, penurunan kesempatan tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan di negaranya sendiri.


Ia mengatakan pelebaran 'karpet merah' bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia melalui keputusan menteri tersebut akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kesempatan kerja masyarakat di dalam negeri.


Kemudian yang ketiga, sambung Said adalah pada UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa buruh kasar tidak boleh tanpa keterampilan. Sedangkan, pada Kepmen Nomor 228 Tahun 2019 tidak dijelaskan secara rinci apakah buruh kasar tanpa keterampilan atau dengan keterampilan.


"Nanti tenaga kerja tak terdidik bisa ikutan masuk dong di jenis pekerjaan itu. Berbahaya untuk lapangan pekerjaan lokal,"ujarnya.