Beritahati, Surabaya – Salah satu poin revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No 30 tahun 2002 terkait pegawai KPK akan dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penilian tersendiri bagi Sandiaga Salahuddin Uno. Sandi tegaskan tidak sepakat dengan UU ASN itu. Sandi menilai KPK tetap harus independen.


"Menurut saya yang seperti sekarang sudah oke. Tidak usah ada perubahan. Saya ada beberapa poin yang tidak sepakat. Salah satunya adalah mengenai ASN itu," kata Sandiaga Uno di Surabaya, Minggu (15/9).


Sandiaga menambahkan jika pegawai KPK akan menjadi ASN, dikhawatirkan secara kinerja akan masuk dalam undang-undan ASN.


"Kedua, sebagai ASN, akhirnya masuk dalam undang-undang ASN dan independensinya mungkin nanti akan terkendala," ujarnya.


"Jadi bagi saya kita pilah-pilah. Ada hal yang kita sepakati seperti SP3, tapi banyak sekali hal juga yang dikhawatirkan melemahkan KPK. Jadi kita pilah satu per satu, dengan hati yang lapang dan kepala yang dingin. Mari kita sama-sama bersatu untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," tambahnya.


Dirinya pun mengajak masyarakat agar tidak terpecah belah, meski saat ini KPK pada titik menghawatirkan sebagai pemberantas korupsi.


"KPK ke depan bukan hanya penindakan tapi juga pencegahan, itu yang harus disampaikan. Ini tanggung jawab kita bersama. Jangan semuanya menyerahkan kepada pemerintah, tapi ujung-ujungnya ya memang presiden, Pak Presiden harus mendengarkan masukan terutama dari masyarakat sipil khususnya," tandasnya.