05/03/2017 13:42 2198


Presidential threshold dalam pemilu serentak

Cinque Terre

Penulis: Saurip Kadi, Mantan Aster Kasad

 

Kini DPR sedang menggodok UU Penyelenggaraan Pemilu. Dari gelagatnya, ketentuan “Presidensial Threshold” akan dipaksakan dalam UU tersebut. Memang aneh dan lucu, bila hasil Pemilu periode 5 tahun sebelumnya, dijadikan dasar untuk menghitung ambang batas sebuah Partai atau gabungan Partai dalam mencalonkan Pasangan Capres/Wapres. Pasalnya, bukan hanya karena masa bhakti keanggotan mereka di DPR telah selesai, tapi jangan-jangan para pembentuk UU itu sendiri tidak memahami apa itu “Threshold” dalam Pemilu ?.

Dan, bila tujuan menerapkan “Threshold” untuk memfilter agar Calon Pasangan Capres/Wapres yang ikut Pemilu bisa dibatasi jumlahnya, maka cara yang digunakan tidak boleh keluar dari logika politik dan aliran hukum yang sudah diamanatkan dalam Pasal-Pasal UUD. Karena, prinsip dasar dalam demokrasi hak primer warga negara yaitu hak yang langsung diatur dalam konstitusi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Kedaulatan Ditangan Rakyat, Pasal 6. A. Ayat (1).  Tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung Oleh Rakyat, Pasal 27. Ayat (1) Tentang Kesamaan Hak didepan Hukum dan Pemerintahan, dan Pasal 28. C. Ayat  (2) Tentang Hak Azasi untuk memajukan dirinya dalam meperjuangkan hak nya secara kolektif, mutlak tidak boleh direduksi, dijegal, diganjal, dan apalagi dinihilkan atau dianulir oleh UU pelaksananya.

Ambang Batas (Threshold) Dalam Pemilu. 

Dari sejarahnya, ambang batas atau “threshold” awalnya hanya dikenal pada sistem Parlementer, yaitu syarat minimal jumlah perolehan kursi bagi sebuah Partai untuk bisa duduk di DPR. Dalam Pemilu pada sistem parlementer, rakyat mencoblos tanda gambar Partai. Artinya yang dipercaya rakyat adalah Partai. Sehingga anggota DPR adalah wakil Partai. 

Dan karena kepentingan politik Partai disalurkan melalui alat kelengkapan DPR seperti Komisi, Fraksi, Anggaran, dan lain-lainnya, maka Partai harus mempunyai wakil tetap pada setiap badan alat kelengkapan DPR yang dimaksud.  Dengan menghitung berapa jumlah minimal Anggota DPR yang harus duduk mewakili partai pada semua alat kelengkapan DPR, akan ketemu norma ambang batas bagi sebuah partai untuk bisa duduk di DPR (“Parlementary Threshold”). 


 

 


1 / 4

Back to Top